KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Selamat datang kembali di pembelajaran dalam pembelajaran kedua. Kita akan mempelajari tata kelola pemerintahan yang baik dan bagaimana peran warga Negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bagaimana tatakelola pemerintahan yang baik, menganalisis bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta maenjelaskan bagaimana peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia.
B. Uraian Materi
Menurut World Bank , Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (Laode Ida, 2002).
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu:
1) unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu
2) unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik
3) unsur warga masyarakat (stakeholders).
Gambar Membayar pajak dan menjaga infrastruktur adalah salah satu unsur pokok tata kelola pemerintahan yang bersinergis (dikreasi dari berbagai sumber)
Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk
pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah
dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi
berama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan
di masa mendatang.
Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut:
1) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi
2) Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas
3) Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi
4) Keseimbangan kekuatan (balance of force), di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama
5) Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.
Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain:
1) Hubungan antara pemerintah dengan pasar
2) Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
3) Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan
4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat borokrat)
5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan
6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif
7) Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional.
Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:
(1) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik, dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
(2) Terwujudnya akuntabilitas publik, dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
(3) Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundangundangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik
(4) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM
(5) Adanya transparansi dalam pebuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat utuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.
Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik adalah adanya citra pemerintahan yang demokratis.
Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata keperintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.
C. Rangkuman
1. Menurut World Bank Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
2. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.
3. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:
1) Pemerintahan yang demokratis,
2) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik,
3) Terwujudnya akuntabilitas publik,
4) Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
5) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM
6) Adanya transparansi dalam pebuatan kebijakan dan implementasinya,
sehingga hak-hak masyarakat utuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.
D. Latihan Soal
1. Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dilakukan di berbagai aktivitas, sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah.…
A. Rapat Umum
B. Mimbar Bebas
C. Arak-arakan
D. Unjuk Rasa
E. Pawai
2. Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi adalah …..
A. Menyukseskan pemilihan umum yang jurdil dan luber
B. Berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
C. Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang dinyakininya
D. Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai
E. Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi
3. suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, disebut dengan.....
A. Demokrasi
B. Demokratis
C. Pelayanan prima
D. Pegawai yang baik
E. Pemerintahan yang baik
4. Berikut tidak termasuk pada tatakelola pemerintahan yang baik dan diperlukan, yaitu:
A. Pemerintahan yang demokratis,
B. Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik,
C. Terwujudnya akuntabilitas publik,
D. Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
E. Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan
5. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktinya yaitu dengan …
A. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah
B. merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang
C. menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat
D. melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR
E. melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan masa depan
