MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XI BAB V A.SIFAT PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA


 

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Komptensi Dasar
3.5 Menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia
4.5 Menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah

Deskripsi Materi
Siapa sih yang tidak mengenal nama Jepang? Di Indonesia kendaraan bermotor didominasi oleh buatan Jepang mulai dari roda dua hingga roda empat. 

Produk-produk Jepang begitu menguasai pasar Indonesia, bahkan sempat terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasisiwa   terkait dengan begitu besarnya pengaruh ekonomi yang ditancapkan Jepang di Indonesia. 


 

 

Adakah diantara kalian yang tahu peristiwa apakah itu? Itu itu adalah peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari yang terjadi di tahun 1974 yang menewaskan 11 orang . Saat itu mahasiswa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei dengan menggelar demontrasi besar-besaran dan terjadi kerusuhan sosial.
 

Kembali ke judul materi di BAB ini , menyebut kata Jepang rakyat Indonesia tentunya akan teringat dengan ramalan Jayabaya tentang kedatangan pasukan kate yang berumur jagung.
 

Siapa yang menyangka bahwa kedatangannya ke Indonesia ternyata justru semakin menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia secara lahir dan batin.
Jepang mungkin hanya 3,5 tahun menduduki Indonesia, tapi mereka meninggalkan luka yang amat dalam. Hal ini bisa kita lihat dari cerita-cerita kelam tentang bagaimana kejamnya mereka kepada para pendahulu. Membunuh, menyiksa, kerja paksa ataupun cara-cara lainnya.


 


Tak hanya itu, kekejaman-kekejaman Jepang juga bisa kita lihat dari tempat-tempat yang mereka tinggalkan. Misalnya beberapa gua Jepang yang ada di Indonesia. Kabar mengatakan jika kebanyakan gua Jepang di sini dipakai mereka sebagai tempat penyiksaan dan penjara bagi orang-orang pribumi yang dianggapmya bersalah.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 SIFAT PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA


A. Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kamu mampu menganalisis sifat pendudukan Jepang secara kritis, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah

B. Uraian Materi
 

1. Awal Pendudukan Jepang di Indonesia
 

a. Pearl Harbour Porak Poranda


 

 

Tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa besar, yakni Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. 

Sehingga di Januari-Februari tahun 1942, Jepang telah menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan (Kalimantan Timur), dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. 

Bahkan beberapa minggu kemudian, Jepang telah berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Kragan (Jawa Timur), dan di Eretan (Jawa Barat). 

Tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia telah jatuh ke tangan Jepang, hingga akhirnya tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.

Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Belanda dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjardaan Starkenborgh dan Jenderal Ter Poorten menjadi wakil Belanda dalam upacara tersebut, kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. 


 

Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian, Indonesia berada di bawah jajahan (pendudukan) Jepang. 

Dan dari sinilah penderitaan bangsa Indonesia memulai babak baru, dan kalian tentunya bisa membayangkan nasib bangsa Indonesia setelah itu.
 

Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menjadi mimpi buruk bagi bangsa Indonesia. Politik imperialisme Jepang, bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga. 

Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga masyarakat Indonesia dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua kebutuhan perangnya. Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari propaganda, janji-janji manis, hingga cara-cara kekerasan .


b. Saudara Tua diterima di Indonesia
Masa awal kedatangan Jepang, dimana-mana terdengar ucapan “banzaibanzai” (selamat datang-selamat datang). Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Kimigayo (lagu kebangsaan Jepang) maka juga akan terdengar lagu Indonesia Raya. Bendera Merah Putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan Bendera Jepang, Hinomaru. 

Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya.

Ternyata tentara Jepang pandai merayu, Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat (Belanda). 

Katanya Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. 

Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, dan rakyat Indonesia adalah “saudara muda” bagi Jepang. Jadi Jepang dan Indonesia sama.
 

Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama “Gerakan Tiga A”. Tahukah kamu apa itu gerakan 3A? 

Gerakan 3A adalah gerakan yang  dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. (Nippon adalah sebutan lain negara Jepang, yang berarti ‘matahari’)


Dengan segala bentuk propaganda manis tersebut, tidak heran jika kedatangan Jepang di masa- masa awal, disambut gembira oleh rakyat Indonesia. 


 

Jepang mendatangkan harapan bahwa Jepang benar-benar akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. “Saudara tua” diterima baik oleh rakyat Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sifat pendudukan Jepang memperlihatkan bentuk aslinya. Sifat baik yang diperlihatkannya di masa awal, pelan-pelan bergeser menjadi praktek penjajahan yang kejam dan mendatangkan penyiksaan bagi rakyat Indonesia.


2. Pemerintahan Militer dan Sipil Jepang di Indonesia
Kamu tahu nggak mengapa ketika Belanda menguasai Indonesia, kita menyebutnya dengan istilah imperialisme dan kolonialisme, namun ketika Jepang mengusai Indonesia disebut dengan pendudukan? Apa sih bedanya? 

Sebenarnya secara harfiah maknanya hampir sama yaitu menjajah dan menguasai, Tapi istilah ini digunakan pada saat Jepang menguasai Indonesia karena Jepang merebut dan berkuasa di Indonesia dengan sistem militer.
Indonesia menjadi daerah basis pertahanan tentara Jepang dalam menghadapi perang dengan sekutu dalam Perang Dunia ke II. Nah sekarang sudah paham kan bedanya? 

Selanjutnya mari kita pelajari pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). 

Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. 

Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer.
1) Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi.
2) Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).
3) Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar.
 

Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. 

Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. 

Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut.
1) Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
2) Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
3) Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.


Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut.
1) Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi
2) Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gun Seikanbu. Di lingkungan Gun Seikanbu ini terdapat 4 Bu (semacam departemen) dan ditambah satu Bu lagi, sehingga menjadi lima Bu. 

Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut. 

a) Somobu (Departemen Dalam Negeri) b) Zaimubu (Departemen
Keuangan) c) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian d) Kotsubu (Departemen Lalu Lintas) e) Shihobu (Departemen Kehakiman)


3) Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi:
1) Jawa Barat : pusatnya di Bandung.
2) Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.
3) Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.
4) Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.
 

Kalian juga perlu tahu bahwa di dalam pemerintahan militer tersebut, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer) dan menetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. 

Padahal masa-masa awal kedatangan Jepang, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio - radio Tokyo. kira-kira apa ya tujuan Jepang membentuk Kempetai? Lalu siapa yang dijadikan pimpinan Kempetai pada waktu itu?
 

Pada masa pendudukan Jepang, Jepang juga melakkan perubahanperubahan berkiatan budaya. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi. Waktu itu tarikh  Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. 

Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang.


Selain pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil
untuk medukung jalannya pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi. 

Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu. Kota mana saja ya yang dsebut sebagi Shi pada masa pendudukan Jepang ini?
 

Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian). 

Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). 

Daerah ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico.


Pemerintah Jepang juga membentuk tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan Rukun Tetangga (RT). Tanorigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang.


3. Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang


a. Jepang dan Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan
1) Gerakan 3A
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Gerakan Tiga A (3A) punya tiga semboyan yakni: Nippon Pelindung Asia Nippon Pemimpin Asia Nippon Cahaya Asia. 

Gerakan Tiga A ini didirikan pada tanggal 29 April 1942, tepat dengan Hari Nasional Jepang yakni kelahiran (Tencosetsu) Kaisar Hirohito.
Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda (Sendenbu)Jepang, Hitoshi Shimizu. 

Hitoshi Shimizu menunjuk tokoh pergerakan nasional, Mr Syamsudin (Raden Sjamsoeddin) sebagai Ketua.
Gerakan ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Bidang pendidikan dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah besar. Pendidikan ini berupa kursus kilat, setengah bulan, bagi remaja berusia 14-18 tahun. 

Cara pendidikannya cukup unik. Peserta harus bangun pagi-pagi buta, kemudian berolah raga, masak di dapur, mengurus kebun, dan menyapu. Memasuki siang hari, mereka berlatih olah raga Jepang seperti sumo, jiu jitsu, adu perang, dan sebagainya. Mereka dilatuh untuk disiplin, sopan, dan tertib dalam pekerjaan. Malam harinya, mereka dilatih bahasa Jepang. 

Ada juga subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam dipimpin oleh tokoh pergerakan Abikusno Cokrosuyoso.
 

Gerakan Tiga A (3A) tidak bertahan lama. Ini dikarenakan rakyat kurang bersimpati. Gerakan ini terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Bagi golongan intelektual yang bergerak dalam politik Tiga A (3A), gerakan ini juga dianggap kurang menarik karena tidak ada manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka pada akhir 1942, Gerakan Tiga A (3A) dibubarkan.


2) Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Sebagai ganti Gerakan Tiga A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Putera dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki Empat Serangkai. 

Tokoh Empat Serangkai, (Soekarno, Moh Hatta, KH Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara) para pemimpin Putera, yang sedang menunggu kedatangan Perdana Menteri Jepang Tojo pada tahun 1943

 


Dengan restu Jepang, Putera pun didirikan pada 16 April 1943. Tujuan Putera adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda.


Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. 

Selain tugas propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. 

Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan dua tahun kemudian. Jepang menyadari Putera lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan Nasional dibanding kepentingan Jepang sendiri. 

Maka pada 1944, Jepang membubarkan Putera. Padahal organisasi ini membawa manfaat bagi bangsa Indonesia . lalu organsisasi apa lagi yang dibentuk oleh Jepang? Mari kita bahas lagi lebih lanjut.


3) Fujinkai
 

Fujinkai awalnya bagian wanita dari Putera. Setelah Putera dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya. Bagian wanita itu dibuat organisasi sendiri pada Agustus 1943 bernama Fujinkai. Selain beranggotakan para ibu, Fujinkai juga punya Bagian Pemudi yang bernama Josi Saimentai. Anggotanya para gadis yang berusia di atas 15 tahun. 

Fujinkai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar kegitan pendidikan dan kursus-kursus.
Anggota Fujinkai dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Mereka juga melakukan kinrohoshi atau kerja bakti (wajib kerja tanpa upah). 

Para wanita dikerahkan bercocok tanam sebab para pria yang tadinya menggarap ladang, dikerahkan untuk urusan militer. 

Anggota Fujinkai juga diminta mengumpulkan dana wajib. Dana wajib ini berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, maupun keperluan lain yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang. 

Ketika situasi perang memanas, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan pada April 1944 Fujinkai membentuk Barisan Wanita Istimewa yang disebut sebagai Barisan Srikandi.


 


4) MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia )
sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. 

Pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang.

Pimpinan Harian MIAI : Mr. Kasman Singodimejo, K.H Mas Mansur, W.Wondoamiseno, RHO.Junaedi dan Harsono Tjokroaminoto

 


Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturakhim, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat.


MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat.


Semboyan yang terkenal adalah “berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah”.
Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik.
Kantor pusatnya semula di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta.


Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut :
1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia.
2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman.
3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
 

Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitikberatkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. 

Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut:
a) pembangunan masjid Agung di Jakarta,
b) mendirikan universitas, dan
c) membentuk baitulmal .
 

Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga.


Coba perhatikan! Mengapa Jepang tidak memberi “restu” MIAI membangun masjid agung dan universitas? Coba cari jawabnya!
 

MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya.


Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir. Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. 

Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut “Suara MIAI”. Keberhasilan program baitulmal, semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. November 1943 MIAI dibubarkan. 

Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya. 

Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy’ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab.
 

Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan
pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang, di setiap karesidenan ada cabang Masyumi. 

Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain Moh. Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan  Prawoto Mangunsasmito. 

Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya romusha.
 

Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak romusha. Dengan demikian Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. 

Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara seikerei (sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo) ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan seikerei, yakni Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka). Akibatnya, muncul ketegangan dalam acara itu. 

Namun, setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa seikerei bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam rukuk waktu sholat. 

Menurut orang Islam rukuk hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan seikerei.


5) Jawa Hokokai

Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumaikici Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). 

Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan darma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. 

Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal:
1) mengorbankan diri,
2) mempertebal persaudaraan, dan
3) melaksanakan suatu tindakan dengan bukti.
 

Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putera. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. 

Pimpinan pusat dipegang oleh Gunseikan, sedangkan penasihatnya adalah Ir. Sukarno dan Hasyim Asy’ari. 

Di tingkat daerah (syu/shu) dipimpin oleh Syucokan/Shucokan dan seterusnya sampai daerah ku (desa) oleh Kuco (kepala desa/lurah), bahkan sampai gumi di bawah pimpinan Gumico. 

Dengan demikian, Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukuh, bahkan sampai tingkat rukun tetangga (Gumi atau Tonarigumi). 

Tonarigumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Para kepala desa dan kepala dukuh serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. 

Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut:
1) melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang
2) memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan
3) semangat persaudaraan, dan
4) memperkokoh pembelaan tanah air
 

Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya. 

Misalnya Kyoiku Hokokai (kebaktian para pendidik guru-guru) dan Isi Hokokai (wadah kebaktian para dokter). Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa, seperti Fujinkai (organisasi wanita), dan Keimin Bunka.


b. Jepang dan Organisasi Semi Militer
1) Seinendan
Seinendan (Korps Pemuda) adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya, anggota Seinendan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. 

Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya, perlu diadakannya pengerahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Seinendan.
 

Dalam hal ini Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang.

Pengkoordinasian kegiatan Seinendan ini diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat syu, ketuanya syucokan sendiri. Begitu juga di daerah ken, ketuanya kenco sendiri dan seterusnya. 

Untuk memperbanyak jumlah Seinendan, Jepang juga menggerakkan Seinendan bagian putri yang disebut Josyi Seinendan. Sampai pada masa akhir pendudukan Jepang, jumlah Seinendan itu mencapai sekitar 500.000 pemuda.


 


Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain, Sukarni dan Latief Hendraningrat.

2) Keibodan
Organisasi Keibodan (Korps Kewaspadaan) merupakan organisasi semimiliter yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun.
Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Apabila dilihat dari usianya, para anggota Keibodan sudah lebih matang dan siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. 

Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk itu anggota Keibodan juga dilatih kemiliteran. 

Pembina keibodan adalah Departemen Kepolisian (Keimubu) dan di daerah syu (shu) dibina oleh Bagian Kepolisian (Keisatsubu). Di kalangan orang-orang Cina juga dibentuk Keibodan yang dinamakan Kakyo Keibotai.
 

Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan keibodan maka Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para kader. Latihan khusus tersebut diselenggarakan di sekolah Kepolisian di Sukabumi. Jangka waktu latihan tersebut selama satu bulan. 

Mereka dibina secara khusus dan diawasi secara langsung oleh para polisi Jepang. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh kaum nasionalis. 

Organisasi Seinendan dan Keibodan dibentuk di daerah-daerah seluruh Indonesia, meskipun namanya berbeda-beda. 

Misalnya di Sumatra disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konan Kokokudan. 

Jumlah anggota Seinendan diperkirakan mencapai dua juta orang dan keibodan mencapai sekitar satu juta anggota


3) Barisan Pelopor
Pada pertengahan tahun 1944, diadakan rapat Chuo-Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat). Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan keinsyafan dan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. 

Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat itu maka pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan “Barisan Pelopor”. 

Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang, sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia.Organisasi semimiliter “Barisan Pelopor” ini tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yakni Ir. Sukarno, yang dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandardinata, dan Buntaran Martoatmojo. 

Organisasi “Barisan Pelopor” berkembang di daerah perkotaan. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana, seperti senapan kayu dan bambu runcing. 

Di samping itu, mereka juga dilatih bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. 

Keanggotaan dari Barisan Pelopor ini mencakup seluruh pemuda, baik yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Keanggotaan yang heterogen ini justru diharapkan menimbulkan semangat solidaritas yang tinggi, sehingga timbul ikatan emosional dan semangat kebangsaan yang tinggi.
 

Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Anggotanya mencapai 60.000 orang. Di dalam Barisan Pelopor ini, dibentuk Barisan Pelopor Istimewa yang anggotanya dipilih dari asrama-asrama pemuda yang terkenal. Anggota Barisan Pelopor Istimewa berjumlah 100 orang, di antaranya ada Supeno, D.N. Aidit, Johar Nur, dan Asmara Hadi. Ketua Barisan Pelopor Istimewa adalah Sudiro. 

Barisan Pelopor Istimewa berada di bawah kepemimpinan para nasionalis. Oleh karena itu, organisasi Barisan Pelopor ini berkembang pesat. Dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar.


4) Hisbullah
Pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang, Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Jepang mulai merasakan berbagai kesulitan. 


 

Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus
dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang. Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus Islam tersebut, cepat tersebar di tengah masyarakat. 

Rencana ini segera mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh Masyumi, sekalipun motivasinya berbeda. Begitu pula para pemuda Islam lainnya, mereka menyambut dengan penuh antusias. Bagi Jepang, pasukan khusus Islam itu digunakan untuk membantu memenangkan perang, tetapi bagi Masyumi pasukan itu digunakan untukpersiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. 

Berkaitan dengan hal itu maka para pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri atas pemuda-pemuda Islam. 

Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah (Tentara Allah) yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishinti. 

Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut:
1) Sebagai tentara cadangan dengan tugas:
a) melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giat nya,
b) membantu tentara Dai Nippon
c) menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan
d) menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.

2) Sebagai pemuda Islam, dengan tugas:
a) menyiarkan agama Islam,
b) memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, dan
c) membela agama dan umat Islam Indonesia.
 

Untuk mengoordinasikan program dan kegiatan Hizbullah, maka dibentuk pengurus pusat Hizbullah. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah KH. Zainul Arifin, dan wakilnya adalah Moh. Roem. Anggota pengurusnya antara lain, Prawoto Mangunsasmito, Kiai Zarkasi, dan Anwar Cokroaminoto.


Setelah itu, dibuka pendaftaran untuk anggota Hizbullah. Pada tahap pertama pendaftaran melalui Syumubu (kantor Agama). Setiap keresidenan diminta mengirim 25 orang pemuda Islam, rata-rata mereka para pemuda berusia 17- 25 tahun. Berdasarkan usaha tersebut, terkumpul 500 orang pemuda. Para anggota Hizbullah ini kemudian dilatih secara kemiliteran dan dipusatkan di Cibarusa, Bogor, Jawa Barat. 

Pada tanggal 28 Februari 1945, latihan secara resmi dibuka oleh pimpinan tentara Jepang. Pembukaan latihan ini dihadiri oleh pengurus Masyumi, seperti K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wahid Hasyim, dan Moh. Natsir. 

Dalam pidato pembukaannya, pimpinan tentara Jepang menegaskan bahwa para pemuda Islam dilatih agar menjadi kader dan  pemimpin barisan Hizbullah. Tujuannya adalah agar para pemuda dapat mengatasi kesukaran perang dengan hati tabah dan iman yang teguh. 

Para pelatihnya berasal dari komandan-komandan Peta dan di bawah pengawasan perwira Jepang, Kapten Yanagawa Moichiro (pemeluk Islam, yang kemudian menikah dengan seorang putri dari Tasik).


c. Jepang dan Organisasi Militer
1) Heiho
Heiho (Pasukan Pembantu) adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. 


 

 

Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: 

1)umur 18-25 tahun
2) berbadan sehat
3) berkelakuan baik, dan
4) berpendidikan minimal sekolah dasar.
 

Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang.
Kegiatannya antara lain, membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Birma.
 

Organisasi Heiho lebih terlatih di dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lain. Kesatuan Heiho merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. 

Mereka sudah dibagi-bagi menurut kompi dan dimasukkan ke kesatuan Heiho menurut daerahnya, di Jawa menjadi bagian Tentara ke16 dan di Sumatera menjadi bagian Tentara ke-25. 

Selain itu, juga sudah terbagai menjadi Heiho bagian angkatan darat, angkatan laut, dan juga bagian Kempeitei (kepolisian). 

Dalam Heiho, telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata antipesawat, tank, artileri, dan pengemudi.


2) Peta
Sekalipun tidak dapat dilepaskan dari rasa ketakutan akan adanya serangan Sekutu, Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan Sekutu. Heiho sebagai pasukan yang terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dipandang belum memadai. Jepang masih berusaha agar ada pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air (Peta). 

Jepang berupaya mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu secara sungguh-sungguh.
Hal ini bisa saja didasari oleh rasa was-was yang makin meningkat karena situasi di medan perang yang bertambah sulit sehingga di samping Heiho, Jepang juga membentuk organisasi Peta. 

Peta adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota Peta adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsu Han. Bahkan sebelum ada perintah pembentukan Peta, bagian Tokuhetsu Han sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa.
 

Latihan tugas itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraannya berada di dalam Seinen Dojo (Panti Latihan Pemuda) yang terletak di Tangerang. Mula-mula anggota yang dilatih hanya 40 orang dari seluruh Jawa, dan semakin hari jumlahnya semakin bertambah.

Pada akhir latihan angkatan ke-2 di Seinen Dojo, keluar perintah dari Panglima tentara Jepang Letnan Jenderal Kumaikici Harada untuk membentuk Tentara “Pembela Tanah Air”(PETA). 


 

 

Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi Tentara Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah Peta. Berdirinya Peta ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seinendan, nomor 44. 

Berdirinya Peta ternyata mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota Peta.


Anggota Peta yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. Peta sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi, misalnya daidanco (komandan batalion), cudanco (komandan kompi), shodanco (komandan peleton), bundanco (komandan regu), dan giyuhei (prajurit sukarela). 

Pada umumnya, para perwira yang menjadi komandan batalion atau daidanco dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka, misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. 

Untuk cudanco dipilih dari mereka yang sudah bekerja, tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru-guru sekolah. Shodanco dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. 

Adapun budanco dan giyuhei dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar. Untuk mencapai tingkat perwira Peta, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus.

Peta sangat berbeda berbeda dengan Heiho. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya, Peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan Sekutu.
 

Sampai akhir pendudukan Jepang, anggota Peta ada sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatra. Orang-orang Peta inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya.
 

Beberapa tokoh terkenal di dalam Peta, antara lain Supriyadi dan Sudirman.


 

 

Nah….memahami uraian tentang pendudukan Jepang seperti diterangkan di atas, menunjukkan bahwa Jepang sebenarnya memerintah dengan otoriter, bersifat tirani. Semua organisasi yang dibentuk Jepang, diarahkan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, program pendidikan bersifat militer.


4. Praktek Pengerahan dan Penindasan Jepang
a. Ekonomi Perang
Ternyata Indonesia kita tercinta ini sangat menarik bagi Jepang. Mengapa? Ya? karena sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep “Ekonomi perang”. 

Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang.
 

Kamu tahu kan jika sebelum memasuki PD II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia.


Sehingga Jepang mendapat julukan “Macannya Asia” oleh karena itu berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. 

Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Jepang telah merancang bahwa ke depannya, Indonesia akan menjadi tempat penjualan produk-produk industrinya.
 

Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Kebijakan Jepang itu juga sering disebut dengan Ekonomi Perang. 

Untuk lebih jelasnya perlu dilihat bagaimana tindakan-tindakan Jepang dalam bidang ekonomi di Indonesia. Ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Belanda tidak lagi populer.


Bagi Jepang hasil perkebunan tidak menjadi perhatiannya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi perang oleh karena itu hasil perkebunan Indonesia sangat menurun, Jepang memusatkan perhatiannya pada hasil
pertanian utamanya padi, dan juga tanaman jarak sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin.


Untuk kepentingan penambahan lahan pertanian ini, Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran. Di Pulau Jawa dilakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500.000 hektar. 

Penebangan hutan secara liar dan berlebihan tersebut mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Penebangan hutan secara liar tersebut juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Dengan demikian, sekalipun tanah pertanian semakin luas, tetapi kebutuhan pangan tetap tidak tercukupi. 

“Nah sekarang bagaimana pendapat kamu tentang kebijakan Jepang tentang penebangan hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan pertanian sebagai paya menambah bahan pangan?”
 

Jika melihat banyaknya produk-produk buatan Jepang yang laku keras bak kacang goreng di Indonesia bagaimanakah pendapat kamu?
 

Terwujudkah cita-cita Jepang dalam mewujudkan pasarnya? Lalu bagaimana tanggapan kamu melihat kenyataan ini? Coba berikan jawabanmu !

Untuk pemenuhan ekonomi perang di bidang pertanian Jepang mengeluarkan kebijakan antara lain:
a) Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Shokuryo Konri Zimusyo (Kantor Pengelolaan Pangan) yang menentukan harga padi, pengatur produksi, dan panen.
b) Penggilingan padi dilakukan dibawah pengawasan Jepang
c) Hasil panen petani diserahkan sebesar pemerintah Jepang sebesar 40% dan 30 % untuk persiapan pembelian bibit dan lumbung desa, sisanya 40% untuk petani


 


Selama pendudukan Jepang kehidupan petani semakin merosot. Mereka
tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani. Karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita.
 

Dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu populer.

Javache Bank dilikuidasi dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan tugas dari pemerintah pendudukan Jepang dalam mengedarkan invansion money yang dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi, mulai dari satu hingga sepuluh gulden. Uang Belanda kemudian digantikan oleh uang Jepang.


b. Kehidupan Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia Pada Masa Jepang
Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda, hanya kalangan atas (bangsawan) saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang, sehingga pendidikan di Indonesia sangat merosot.



Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi.



Mata pelajaran Bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, Bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putera.
 

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semimiliter sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kaderkader yang memelopori program Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan.


c. Kejamnya Romusha
Terkait romusha, presiden Soekarno melontarkan beberapa pernyataan: "Sesungguhnya akulah yang mengirim mereka untuk kerja paksa. Ya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Ya, ya, ya, akulah orangnya.  Aku membuat pernyataan untuk menyokong pengerahan “Menurut kamu apakah alasan Jepang membatasi pendidikan di Indonesia, coba kamu pikirkan !romusha. Aku bergambar dekat Bogor dengan topi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang romusha..."
"...Aku melakukan perjalanan ke Banten untuk menyaksikan tulang-tulang kerangka hidup yang menimbulkan belas, membudak di garis belakang, jauh di dalam tambang batu bara dan emas. Mengerikan. Ini membuat hati di dalam seperti diremuk-remuk. 


 


Bagaimana perasaan kamu ketika melihat bangsamu dengan kondisi seperti gambar diatas? Bagai peribahasa sudah jatuh ketimpa tangga pula,penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengerahan tenaga romusha.


Kamu tahu apa yang dimaksud dengan romusha? Coba cari jawabnya!
 

Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan romusha. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. 

Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusha sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusha. 

Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai , yang ada di setiap daerah Rakyat Indonesia yang menjadi romusha itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal perikemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup. 

Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit bahkan mati kelaparan.
 

Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai romusha. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi romusha itu sebagai “Pejuang Ekonomi” atau “Pahlawan Pekerja”. 

Para romusha itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar 300.000 tenaga romusha dikirim ke luar Jawa. Bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya. 

Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja.


C. Rangkuman
1. Setelah berhasil melakukan pengeboman Pearl Harbour tahun 1941, gerakan Jepang menuju Asia, termasuk ke Indonesia tidak bisa terbendung.
2. Jepang berhasil menguasai Kepulauan Indonesia dengan cepat dan merata.
3. Masuk dan kedatangan tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dipandang sebagai kekuatan pembebas.
4. Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer yang diperkuat dengan pemerintahan sipil. Organisasi pergerakan di zaman pendudukan Jepang berdiri karena prakarsa Jepang. Ada organisasi yang kooperatif, tetapi ada gerakan bawah tanah.
5. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan misalnya Gerakan Tiga A, Putera, dan Jawa Hokokai.
6. Organisasi bersifat militer dan semimiliter antara lain: Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Heiho, dan Peta.
7. Sifat pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia cenderung otoriter dan bersifat tirani.
8. Zaman Pendudukan Jepang mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi pertumbuhan nasionalisme Indonesia, khususnya dalam penyebarluasan bahasa Indonesia. Selain itu, peran pemuda makin meningkat serta keyakinan bahwa bangsa Indonesia pun bisa maju seperti Jepang jika mau belajar.
9. Jepang telah melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Salah Satunya kebijakan Ekonomi Perang, produk ekonomi yang semua diperuntukkan pemenangan Perang Asia Timur Raya.
10. Pengendalian pendidikan dan kebudayaan yang berdampak pada kemunduran bidang ekonomi, rakyat menjadi bodoh dan banyak buta huruf.
11. Bidang seni dan budaya juga diawasi. Untuk membantu pertahanan Jepang, pemerintah Tirani Jepang telah membentuk organisasi militer dan semimiliter yang direkrut dari para muda Indonesia.
 

D. Penugasan Mandiri
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan uraianmu !
Mengapa Jepang membentuk pemerintahan militer di tiga kawasan: Sumatra, JawaMadura, dan kawasan Indonesia Timur?


E. Latihan Soal
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang benar !


1. Motif utama Jepang dalam menginvasi Indonesia adalah ... .
A. membuat persemakmuran Asia Timur raya yang dipimpin oleh Jepang
B. membebaskan bangsa-bangsa Asia dari imperialisme bangsa Barat
C. saudara tua dari seluruh bangsa-bangsa di Asia
D. memenuhi kebutuhan militer Jepang
E. menjadikan bangsa-bangsa Asia agar merdeka
 

2. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa propaganda simpatik yaitu ... .
A. mengusahakan kemakmuran bagi bangsa Indonesia
B. memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia
C. meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia
D. melindungi Indonesia dari kekejaman bangsa barat
E. menumbuh kembangkan perekonomian di Indonesia
 

3. Selain pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil untuk medukung jalannya pemerintahan. Pemerintahan tertinggi Jepang di Indonesia, dipegang oleh ... .
A. Gunshaikan
B. Gunsheibu
C. Shu
D. Somobu
E. Shihobu
 

4. Di bawah ini yang tidak termasuk oganisasi semi militer pada masa pendudukan Jepang adalah ... .
A. Seinedan
B. Fujinkai
C. Keibodan
D. Barisan pelopor
E. Heiho
 

5. Agar bangsa Indonesia bersedia membela Jepang dan rela bekerja tanpa diupah, bangsa Jepang menyebut para pekerja dengan istilah ... .
A. pahlawan tanpa tanda jasa
B. pahlawan pekerja
C. prajurit terampil
D. prajurit pembangunan
E. prajurit matahari terbit
 

6. Pembentukan tentara sukarela oleh Jepang yang terdiri atas para pemuda-pemudi Indonesia bertujuan ....
A. mempersiapkan rencana pemberian kemerdekaan
B. sebagai cadangan pasukan militer untuk melawan Sekutu
C. melatih keterampilan bagi pemuda-pemudi Indonesia
D. sebagai wujud kepedulian Jepang terhadap masa depan Indonesia
E. memberi bekal pengetahuan militer kepada pemuda-pemudi Indonesia
 

7. Tujuan utama pemerintah pendudukan Jepang membentuk PETA adalah ....
A. mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka
B. mendapatkan bantuan dalam menghadapi perang pasifik
C. mempertahankan Indonesia dari ancaman bangsa barat
D. memberikan kesempatan rakyat Indonesia membela negara
E. memberikan pendidikan militer kepada rakyat Indonesia

8. Tujuan pokok pembentukan Jawa Hokokai pada tahun 1944 pada masa pendudukan Jepang adalah...
A. Membentuk kekuatan militer di kalangan masyarakat Jawa, persiapan
Indonesia merdeka
B. membentuk pasukan berani mati di Jawa, untuk kepentingan pemerintahan Indonesia
C. Menggalang dukungan rakyat untuk berbakti dan rela berkorban demi
perang Jepang
D. Menggalang dukungan untuk mewujudkandan mendukung perjuangan Gerakan Tiga A
E. Mendukung kepentingan ekonomi Jepang melalui pembentukan organisasi
 

9. Pernyataan berikut ini yang menggambarkan praktek pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi adalah ... .
A. Jepang di Indonesia memusatkan perhatiannya pada bidang perkebunan rakyat
B. Jepang sangat memperhatikan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat
Indonesia
C. Jepang menguras semua sumber ekonomi Indonesia untuk kepentingan perangnya
D. masa pendudukan Jepang, sistem ekonomi uang yang telah ada semakin populer
E. pertanian masa Jepang semakin berkembang dan dinikmati bersama oleh Jepang dan rakyat
 

10. Kondisi pendidikan masa pendudukan Jepang adalah ... .
A. pendidikan hanya dapat dinikmati kalangan tertentu saja
B. Jepang membangun sistem pendidikan untuk membangun Indonesia
C. Jepang membangun sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi
D. sistem pendidikan difokuskan untuk kebutuhan perang Jepang
E. pendidikan rakyat Indonesia mengalami kemajuan yang pesat

Kirimkan jawaban anda kepada guru melalui Whatsapp