Pertanyaan kunci yang dibahas pada unit ini adalah:
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat?
2. Mengapa cara penyelesaian secara damai yang dipilih oleh Indonesia maupun Malaysia dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat?
1. Tujuan Pembelajaran
Pada unit ini, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan jalan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Diharapkan pula, peserta didik dapat melakukan tindakan positif atau perilaku baik untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud cinta kepada NKRI.
2. Aktivitas Belajar 1
Baca, pelajari, dan pahami artikel di bawah ini.
Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat
Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya empat langkah.
Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai?
Indonesia sudah pasti akan menggunakan Pasal 47 UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia, kemungkinan besar akan mengguna kan argumen peta 1979.
Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut, jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antarkedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belak pihak (confidence building measures). Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor.
Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisai regional, melalui High Council, sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina.
Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional (MI). Indonesia, mungkin saja, “trauma” karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, dalam kasus Blok Ambalat, dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis, serta fakta lain yang
valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya.
Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan.
Itu berarti, Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini, klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah.
Sistem Keamanan dan Pertahanan di Laut
Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.Undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan keamanan laut (Bakamla) yang diberi kewenangan untuk melaksanan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata, jika memang dibutuhkannya.
Upaya menjaga keamanan di laut merupakan satu kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:
(1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut.
(2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memberi kewenangan dalam penegakan hukum di laut, termasuk pula tentang bagaimana menyikapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, termaktub sebagai berikut:
Pasal 59 Ayat (2): "Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional"; Ayat (3): "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut".
Selanjutnya Pasal 61 menyebutkan: "Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia".
Dari aturan undang-undang di atas, tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia mem beri perhatian serius dalam hal keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, tetapi juga di semua sektor.
3. Refleksi
Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:
a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah...
b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang...
c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah...
5. Rangkuman
a. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya empat langkah: perundingan bilateral, penetapan wilayah status quo, penyelesaian oleh ASEAN, dan pengadilan Mahkamah Internasional.
b. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
c. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan keamanan laut (Bakamla) yang diberi kewenangan untuk melaksanan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata, jika memang dibutuhkannya
6. Uji Pemahaman
Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.
a. Bagaimana metode penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat?
b. Mengapa kedua negara (Indonesia dan Malaysia) memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat?
c. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut?
d. Apa bentuk dukunganmu terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah?
