%20-%20Copy.PNG)
B. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan hak dan kewajiban tidak terwujud, kesenjangan sosial akan terjadi.
1. Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara.
Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, pemerintah dan warga negara harus memahami konsep hak dan kewajiban. Selain itu, pemerintah dan warga negara harus memperhatikan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti adanya sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, serta faktor-faktor lain.
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak akan terjadi apabila faktor-faktor penyebab dapat dihindari. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat berasal dari dalam diri maupun lingkungan sekitar. Faktor-faktor tersebut tidak akan menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban apabila setiap orang mampu menghormati hak dan melaksanakan kewajiban dengan baik.
2. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Contoh kasus-kasus pelanggaran hak warga negara sebagai berikut.
a. Proses Penegakan Hukum Belum Optimal
Pernahkah Anda mendengar istilah bahwa hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas? Sebagai negara hukum, Indonesia sudah seharusnya mampu membangun sistem penegakan hukum yang adil, bersih, dan berwibawa. Artinya, setiap pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara akan mendapatkan sanksi sama untuk kasus yang sama dan sanksi berbeda untuk kasus yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
telah menyatakan bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Pemberian sanksi berbeda untuk kasus yang sama mencerminkan proses pelaksanaan hukum belum optimal.
b. Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% terhadap persentase pada September 2019 dan meningkat 0,37% terhadap persentase pada Maret 2019, Kenaikan persentase kemiskinan menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum optimal. Ada beberapa faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan di Indonesia, seperti ketidakmerataan pembagian kerja maupun tingginya angka pengangguran.
Pemerintah bersama instansi swasta maupun masyarakat harus bersinergi menekan laju pertumbuhan kemiskinan di Indonesia dengan cara membuka lapangan pekerjaan atau melakukan pelatihan bagi warga negara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian, apabila tingkat pengangguran mampu diminimalisasi, angka kemiskinan tidak akan meningkat sehingga kesejahteraan rakyat
tercapai.
c. Pendidikan Tidak Merata
Pendidikan merupakan sarana pembentukan generasi penerus bangsa. Kemajuan kualitas pendidikan menjadi indikator majunya suatu negara. Akan tetapi, ketidakmerataan pendidikan juga mengakibatkan kualitas masyarakat menjadi tertinggal dibandingkan negara lain.
Beberapa faktor penyebab kualitas pendidikan yang semakin memprihatinkan sehingga terjadi ketidakmerataan pendidikan antara lain rendahnya sarana, rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok desa, serta mahalnya biaya pendidikan.
d. Pelanggaran Hak Cipta
Pernahkah Anda melihat istilah copyright pada sebuah karya? Apakah Anda mengetahui arti istilah tersebut? Copyright atau hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak hasil ciptaan atau informasi tertentu.
Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa setiap orang tanpa izin pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan secara komersial. Oleh karena itu, apa pun bentuk pelanggaran hak cipta merupakan bentuk tindakan melanggar hak seseorang untuk berkarya.
3. Kasus-Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Setiap warga negara akan memperoleh hak setelah melaksanakan kewajiban dengan baik. Akan tetapi, tidak jarang warga negara hanya mengetahui dan menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban sehingga memicu terjadinya pertikaian, konflik, permusuhan, dan kekerasan. Tindakan tidak melaksanakan kewajiban disebut sebagai pengingkaran kewajiban.
Kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut.
a. Melanggar Hukum
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah semua warga negara yang berada di wilayah tersebut akan terikat pada aturan hukum yang berlaku. Keterikatan tersebut dikarenakan hukum memiliki sifat mengatur, memaksa, dan melindungi. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menaati hukum agar hak- hak orang lain terlindungi.
Sebagai contoh, tindakan parkir di trotoar merupakan pengingkaran kewajiban warga negara yang mengakibatkan hilangnya hak bagi pejalan kaki.
b. Merusak Fasilitas Umum
Pernahkah Anda melihat aksi unjuk rasa secara langsung atau melalui televisi? Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penyampaian pendapat secara langsung. Unjuk rasa seharusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab, yaitu dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Akan tetapi, terkadang ada oknum yang memanfaatkan momentum unjuk rasa sebagai bagian dari pelampiasan rasa kekecewaan. Akibatnya, unjuk rasa berujung anarkis dan terjadi perusakan fasilitas umum sehingga pemenuhan hak orang lain terhambat.
c. Tidak Ikut Serta dalam Pembelaan Negara
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Artinya, tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai perannya masing-masing. Sebagai contoh pengingkaran kewajiban terhadap pembelaan negara adalah seorang pelajar yang tidak rajin dalam menuntut ilmu.
Pelanggaran hak warga negara bisa disebabkan oleh tindak pengingkaran terhadap kewajiban, baik oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mampu bersikap saling menghormati dan menghargai hak orang lain serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sehingga kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban tidak akan terjadi.
Cakap Teknologi
Mari Melaksanakan Kewajiban secara Online
Hak warga negara telah dijamin dalam pasal 27-34 UUD NRI Tahun 1945. Setelah amendemen kedua pada 18 Agustus 2000, negara secara khusus membuat ketentuan yang menjamin hak asasi manusia, yaitu Bab XA pasal 28A-28J. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Jaminan terhadap hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban.
Apabila menerima, melihat, maupun memperoleh konten negatif, setiap warga negara wajib melakukan pengaduan. Anda sebagai warga negara Indonesia dapat melakukan aduan melalui situs aduankonten.
Situs aduankonten.id merupakan fasilitas pengaduan konten negatif, baik berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan software yang memenuhi kriteria sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan konten negatif dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan (link), serta screenshot situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan, serta memantau proses penanganan yang dilakukan oleh tim aduan konten.
Setelah mengetahui adanya aduankonten.id, tugas Anda adalah mencari berita terkait kasus-kasus yang dapat dilaporkan melalui situs tersebut. Sajikan dalam bentuk Ms. Word disertai alasan mengapa kasus tersebut harus dilaporkan ke situs aduankonten.id. Selanjutnya, kirimkan tugas tersebut kepada Bapak/Ibu Guru melalui WhatsApp atau e-mail.
Petunjuk Orang Tua:
1. Orang tua mendampingi anak ketika melakukan penelusuran terkait kasus-kasus yang dapat dilaporkan ke situs aduankonten.id.
2. Orang tua mengimbau anak agar bijak dalam berteknologi sehingga terhindar dari informasi yang bermuatan negatif.
3. Orang tua menasihati anak agar mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh serta dapat mengumpulkan kepada guru tepat waktu.
4. Orang tua menasihati anak agar memanfaatkan teknologi dengan bijak agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
UJI KOMPETENSI 2
A. Pilihlah jawaban yang benar!
1. Bacalah wacana berikut!
Bu Tika memberi tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan soal-soal pada halaman 55. Rio berencana ke rumah Dandi untuk mengerjakan tugas bersama karena buku miliknya telah hilang. Akan tetapi, Dandi memiliki acara bersama keluarga sehingga Rio tidak bisa berkunjung. Padahal hanya rumah Dandi yang berjarak dekat dengan rumah Rio. Akhirnya, Rio meminjam buku Dandi dan memfotokopi buku tersebut.
Jika dikaitkan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, informasi pada wacana mengandung unsur pelanggaran hak karena....
a. Dandi dan keluarga mengadakan acara bersamaan dengan kerja kelompok
b. Bu Tika memberi tugas tanpa melihat kondisi peserta didik
c. Dandi membatalkan kerja kelompok
d. Rio menghilangkan buku pelajaran
e. Rio memfotokopi buku Dandi
2. Perhatikan gambar berikut!
Tindakan pada gambar di atas merupakan kasus pengingkaran kewajiban yang dapat mengakibatkan....
a. hilangnya hak pejalan kaki
b. tingkat kecelakaan menurun
c. kepatuhan hukum meningkat
d. kelancaran dalam berlalu lintas
e. kinerja aparat penegak hukum meningkat
3. Adanya sikap egois menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor tersebut tecermin pada pernyataan...
a. Amalia menggunakan uang kas untuk membeli komik best seller.
b. Bu Laila memarkirkan kendaraan di trotoar untuk sementara waktu.
c. Pak polisi Sani tidak memberikan surat tilang kepada Bu Maryam karena alumni satu sekolah.
d. Pak Gazali memacu kendaraan di atas batas kecepatan yang sudah ditentukan.
e. Ryan meminta Zaini membatalkan acara keagamaan agar dapat bermain game online.
4. Unjuk rasa menolak peraturan daerah X berujung perusakan fasilitas publik. Tidak sedikit fasilitas yang dirusak massa, termasuk satu halte yang baru saja diresmikan dua hari lalu. Akibat perusakan tersebut, pemerintah daerah X mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Kasus tersebut tidak sesuai dengan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu ....
a. pasal 28
b. pasal 28A
c. pasal 28F
d. pasal 31 ayat (1)
e. pasal 34 ayat (3)
5.) Kemajuan teknologi dimanfaatkan Pak Salman untuk mempermudah proses produksi tekstil. Kini Pak Salman mampu menghasilkan produk dengan jumlah maksimal dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, Pak Salman tidak memperhatikan proses pembuangan limbah. Pak Salman langsung membuang limbah ke sungai tanpa melakukan proses pengolahan. Tindakan Pak Salman dapat mengakibatkan pelanggaran hak warga negara karena ....
a. menggunakan teknologi secara berlebihan
b. membuang limbah tanpa proses pengolahan
c. menggunakan bahan baku tidak ramah lingkungan
d. mendayagunakan sumber daya manusia secara berlebihan
e. menghasilkan produk lebih cepat tanpa memperhatikan kualitas
6. SMA Haur Gading hanya bisa menampung siswa sebanyak 60 orang yang terbagi dalam tiga tingkatan kelas. Minimnya jumlah peserta didik di SMA Haur Gading disebabkan sarana dan prasarana tidak memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian besar warga memilih menyekolahkan anak di SMA Y dengan sarana dan prasarana yang memadai meskipun harus menempuh jarak selama 2 jam. Kasus tersebut disebabkan oleh....
a. penyalahgunaan kekuasaan
b. tingginya tingkat kemiskinan
c. pendidikan yang tidak merata
d. ketidaktegasan aparat penegak hukum
e. penegakan hukum yang belum optimal
7. Bacalah wacana berikut!
Perangkat desa X akan membagikan sembako bagi seluruh warga terdampak banjir. Warga diberi jangka waktu pengambilan selama tiga hari di aula desa. Akan tetapi, lima belas sembako tidak kunjung diambil oleh warga. Akhirnya, kepala desa X memutuskan menjual sembako yang tersisa. Hasil penjualan dibagikan kepada seluruh perangkat desa.
Jika dikaitkan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dalam wacana tersebut terdapat....
a. pengingkaran kewajiban oleh warga
b. pelanggaran hak yang dilakukan warga
c. pelanggaran hak yang dilakukan kepala desa
d. pengingkaran kewajiban oleh pemerintah pusat
e. pelanggaran hak yang dilakukan pemerintah pusat
8. Gina memilih menonton drama bersama teman hingga larut malam meskipun akan menghadapi ujian keesokan harinya. Setelah menerima soal beserta lembar jawaban dari guru, Gina hanya mampu mengerjakan 50% soal. Nina segera membuka buku pelajaran secara diam-diam.
Gina telah melakukan pengingkaran kewajiban. Tindakan yang akan Anda lakukan agar tidak melakukan tindakan pengingkaran kewajiban seperti Gina adalah.....
a. belajar dengan giat
b. membuat catatan kecil
c. bekerja sama dengan teman
d. meminta bantuan kepada guru
e. menolak bermain bersama teman
9. Pak Rahman adalah seorang kontraktor. Pak Rahman akan membangun mal dari perusahaan swasta berinisial XXX. Pak Rahman mendapatkan dana sejumlah Rp.50.000.000.000,00. Pak Rahman menggunakan dana tersebut untuk membeli bahan baku terbaik dan biaya operasional pembangunan. Setelah beberapa bulan pengerjaan, Pak Rahman mampu membangun mal sesuai keinginan perusahaan XXX. Tindakan Pak Rahman dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban karena....
a. membeli bahan baku terbaik
b. menerima kerja sama dengan perusahaan swasta
c. mengalokasikan dana pembangunan sesuai rencana
d. menggunakan dana anggaran untuk biaya operasional
e. menerima tawaran menjadi kontraktor pembangunan mal
10. Bacalah wacana berikut!
Pemerintah daerah X telah memasang rambu "Belok kiri ikuti APILL" di sejumlah titik rawan kecelakaan. Saat Pak Rahmat melintasi area tersebut, Pak Rahmat berhenti tepat di sisi kiri jalan. Tiba-tiba terdengar klakson dari pengendara mobil di belakang Pak Rahmat .
Pengendara mobil tersebut meminta Pak Rahmat menepi. Akhirnya, Pak Rahmat menepi dengan maksud agar pengendara mobil dapat berhenti di depan sehingga pengendara lain yang berada di belakang dapat menyesuaikan. Akan tetapi, pengendara mobil tersebut justru melanjutkan perjalanan ke arah kiri meskipun lampu masih menyala merah.
Jika dikaitkan dengan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, maka dapat disimpulkan bahwa....
a. pengendara mobil melakukan pelanggaran karena ketidaktegasan aparat hukum
b. keberadaan rambu lalu lintas menjadi penentu kepatuhan hukum masyarakat
c. setiap pengendara harus mengutamakan sikap toleransi terhadap hak orang lain
d. sebagian masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap peraturan
e. pemerintah daerah X selaku aparat penegak hukum harus memperhatikan keselamatan masyarakat
B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Perhatikan gambar berikut!
Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai pada gambar?
2. Sebutkan tiga kasus pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah!
3. Sartika mampu memaparkan bunyi sila Pancasila beserta makna yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, Sartika belum mampu mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tindakan Sartika dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban?
4. Bacalah wacana berikut!
Sampah berupa ranting dan batang pohon bercampur enceng gondok, menutup beberapa permukaan sungai di kota Tanjung. Sampah yang menumpuk membuat arus sungai terganggu. Kebiasaan membuang sampah ke sungai diklaim menjadi faktor utama yang menyebabkan sungai tercemar dan aliran air terganggu. Penemuan sampah berupa kasur, lemari kayu, sisa-sisa makanan, dan limbah rumah tangga lainnya seakan menjadi bukti klaim tersebut.
Bagaimana hubungan kasus tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara?
5. Mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban menaati hukum?
